PTN: Kemendiknas Tidak Perlu Ikut Campur Otonomi Kampus

Selasa, 12 Oktober 2010 05:35:25 - oleh : admin

PTN: Kemdiknas Tidak Perlu Ikut Campur Otonomi Kampus

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta

Perguruan Tinggi BHMN merasa terusik dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. PTN menilai PP tersebut dinilai terlalu mencampuri otonomi Perguruan Tinggi. "Lahirnya PP tersebut otonomi membuat perguruan tinggi dalam cengkeraman pemerintah, tidak otonomi penuh lagi," tegas Ketua Satuan Tugas dari Sekretariat Gabungan Tujuh PT BHMN, Ari Purbayanto, Jumat (8/10). Dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan seharusnya pemerintah tidak mengatur masalah teknis. Akan tetapi meminta jaminan dari PTN terhadap akses, kualitas dan transparansi di PTN. Perihal kewajiban PTN menerima sebanyak 60 persen mahasiswa baru melalui seleksi nasional, ungkap Ari, tidak tepat.

Ari mengatakan umumnya PT BHMN tidak setuju dengan PP tersebut. Bahkan, disebutnya ada PTN yang jelas menyatakan tidak akan mengubah cara penerimaan mahasiswanya. Dia mencontohkan, IPB mengalokasikan 80% penerimaan mahasiswa lewat PMDK, yaitu pemerimaan mahasiswa berdasarkan prestasi siswa selama di SMA. Sisanya diterima melalui Ujian Talenta Mandiri, Beasiswa Utusan Daerah dan seleksi nasional. "Mestinya yang diatur pemerintah adalah biaya pendidikan PTN, bukan teknis penerimaan," jelas Ari. Pasalnya selama ini tuduhan biaya di PTN yang sangat tinggi. Dia juga menyoroti ketentuan kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU). Dia menegaskan perguruan tinggi tidak bisa dipaksakan untuk menerima BLU seperti yang berlaku di lembaga lain seperti rumah sakit.

"Dengan sistem BLU, pengeloaan akan sangat merepotkan karena PTN diwajibkan untuk membuat perencanaan sangat detail untuk penggunaan anggaran satu tahun ke depan," kata Ari. Padahal, lanjutnya, perencanaan di perguruan tinggi sangat fleksibel, sulit membuat perencanaan yang detail selama satu tahun. Untuk pembentukan BLU, PP No. 66 tahun 2001 memberikan masa transisi sampai 31 Desember 2012.

Ari mengatakan Sekretariat Gabungan Tujuh BHMN akan segera melakukan pembahasan menanggapi PP tersebut. "PP tersebut menimbulkan konsekuensi menurunkan kinerja di PTN, mengembalikan budaya birokrasi yang selama ini hampir tidak ada lagi di BHMN," tutupnya. annisa mutia

 

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Berita Terkini" Lainnya